Rumpun 133 Jabatan Fungsional Tertentu Pegawai Negeri

Jabatan fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian/dan atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.

Jabatan fungsional pada hakekatnya adalah jabatan teknis yang tidak tercantum dalam struktur organisasi, namun sangat diperlukan dalam tugas-tugas pokok dalam organisasi Pemerintah. Jabatan fungsional Pegawai Negeri Sipil terdiri atas jabatan fungsional keahlian dan jabatan fungsional keterampilan. Penetapan Jabatan Fungsional Jabatan fungsional keahlian dan jabatan fungsional keterampilan ditetapkan dengan kriteria sebagai berikut:

1. Mempunyai metodologi, teknik analisis, teknik dan prosedur kerja yang didasarkan atas disiplin ilmu pengetahuan dan/atau pelatihan teknis tertentu dengan sertifikasi,
2. Memiliki etika profesi yang ditetapkan oleh organisasi profesi,
3. Dapat disusun dalam suatu jenjang jabatan berdasarkan:
   1. Tingkat keahlian, bagi jabatan fungsional keahlian,
   2. Tingkat keterampilan, bagi jabatan fungsional keterampilan.
4. Pelaksanaan tugas bersifat mandiri.
5. Jabatan fungsional tersebut diperlukan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi.

Jabatan fungsional dan angka kredit jabatan fungsional ditetapkan oleh Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara dengan memperhatikan usul dari pimpinan instansi pemerintahan yang bersangkutan, yang selanjutnya bertindak sebagai pembina jabatan fungsional.

Angka Kredit Jabatan Fungsional

Penilaian prestasi kerja bagi pejabat fungsional ditetapkan dengan angka kredit oleh pejabat yang berwenang. Angka kredit adalah satuan nilai dari tiap butir kegiatan dan/atau akumulasi nilai butir-butir kegiatan yang harus dicapai oleh pejabat fungsional dalam rangka pembinaan karier yang bersangkutan.

Butir-butir kegiatan yang dinilai adalah tugas-tugas yang dilaksanakan oleh setiap pejabat fungsional yang terdiri atas tugas utama (tugas pokok) dan tugas penunjang, yaitu tugas-tugas yang bersifat menunjang pelaksanan tugas utama. Tugas utama adalah tugas-tugas yang tercantum dalam uraian tugas (job description) yang ada pada setiap jabatan, sedangkan tugas penunjang tugas pokok adalah kegiatan-kegiatan pejabat fungsional di luar tugas pokok yang pada umumnya bersifat tugas kemasyarakatan.

Dalam pelaksanaan tugas-tugas utama/pokok seorang pejabat fungsional harus mengumpulkan sekurang-kurangnya 70% atau 80% dari angka kredit yang ditetapkan, sedang pelaksanaan tugas penunjang tugas-tugas pokok sebanyak-banyaknya hanya 30% atau 20%. Ketentuan tersebut diatur untuk menjamin agar pejabat fungsional benar-benar mengutamakan pelaksanaan tugas pokoknya dibandingkan dengan tugas-tugas penunjang.

Angka kredit ditetapkan oleh pejabat yang berwenang dan digunakan sebagai bahan dalam penetapan kenaikan jabatan/pangkat pejabat fungsional.

Tim Penilai Angka Kredit

Dalam pelaksanaan penetapan angka kredit jabatan fungsional dibentuk Tim Penilai yang bertugas membantu pejabat yang berwenang dalam menetapkan angka kredit pejabat fungsional di lingkungan instansi masing-masing.

Tim Penilai Angka Kredit jabatan fungsional terdiri atas :

1. Tim Penilai Pusat, yang bertugas membantu pimpinan instansi pembina jabatan fungsional dalam menetapkan angka kredit pejabat fungsional golongan IV.
2. Tim Penilai Instansi, yang bertugas membantu pimpinan instansi yang bersangkutan dalam menetapkan angka kredit pejabat fungsional golongan II dan III.

Pengangkatan
Persyaratan untuk pengangkatan pertama dalam jabatan fungsional adalah:

1. Berkedudukan sebagai pegawai negeri sipil,
2. Memiliki ijazah sesuai dengan tingkat pendidikan dan kualifikasi pendidikan yang ditentukan,
3. Telah menduduki pangkat menurut ketentuan yang berlaku,
4. Telah lulus pendidikan dan pelatihan fungsional yang ditentukan,
5. Setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan dalam DP-3 sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 1 tahun terakhir.

Kenaikan Jabatan
Pejabat fungsional dapat dipertimbangkan untuk diangkat ke dalam jabatan yang setingkat lebih tinggi apabila memenuhi syarat:

1. Sekurang-kurangnya telah 1 tahun dalam jabatan terakhir,
2. Memenuhi angka kredit yang ditentukan untuk kenaikan jabatan setingkat lebih tinggi,
3. Setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan dalam DP-3 sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 1 tahun terakhir.

Kenaikan Pangkat
Pejabat fungsional dapat dipertimbangkan untuk dinaikan kedalam pangkat yang setingkat lebih tinggi apabila memenuhi syarat:

1. Sekurang-kurangnya telah 2 tahun dalam pangkat terakhir,
2. Memenuhi angka kredit yang ditentukan untuk kenaikan jabatan yang setingkat lebih tinggi,
3. Setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan dalam DP-3 sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 2 tahun terakhir.

Jenjang Jabatan Fungsional
Jabatan fungsional terdiri atas Jabatan Fungsional Terampil dan Jabatan Fungsional Ahli.
Untuk masing-masing jabatan tersebut di atas ditetapkan jenjang jabatan dan jenjang pangkat/ golongan ruang sebagai berikut:

JENJANG JABATAN DAN GOLONGAN RUANG JABATAN FUNGSIONAL *)
I. JABATAN FUNGSIONAL TERAMPIL
NO, JABATAN, GOL/ RUANG, KETERANGAN
1, Pelaksana Pemula, II/a, Sekurang-kurangnya berijazah Sekolah Lanjulan Tingkat Atas
2, Pelaksana, II/b-II/c-II/d
3, Pelaksana Lanjulan, III/a-III/b
4, Penyelia, III/c - III/d

II. JABATAN FUNGSIONAL AHLI
NO, JABATAN, GOL/RUANG, KETERANGAN
1, Ahli Pertama, III/a-III/b, Sekurang-kurangnya berijazah Sarjana (SI) atau D-IV
2, Ahli Muda, III/c - III/d
3, Ahli Madya, IV/a-IV/b-IV/c
4, Ahli Utama, lV/d - IV/e

Pembebasan dari Jabatan Fungsional
Pejabat fungsional dibebaskan sementara dari jabatannya apabila :

1. Dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980, atau
2. Diberhentikan sementara sebagai Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1966,
3. Ditugaskan secara penuh di luar jabatan fungsional yang dijabatnya,
4. Tugas belajar lebih dari 6 bulan, atau
5. Cuti di luar tanggungan negara, kecuali untuk persalinan keempat dan seterusnya.

Pejabat fungsional yang dibebaskan sementara dari jabatannya dapat diangkat kembali apabila:

1. Telah berakhir masa berlakunya hukuman disiplin,
2. Telah selesai melaksanakan tugas diluar jabatanfungsional,
3. Telah selesai tugas belajar lebih dari 6 bulan,
4. Berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dinyatakan tidak bersalah atau dijatuhi hukuman percobaan,
5. Telah selesai menjalankan cuti di luar tanggungan negara dan telah melaporkan diri untuk aktif kembali sebagai Pegawai Negeri Sipil.

Pejabat fungsional yang diangkat kembali dalam jabatan fungsional, jabatannya ditetapkan berdasarkan angka kredit yang terakhir dimiliki. Pemberhentian dari jabatan fungsional Pejabat fungsional diberhentikan dari jabatan fungsional apabila:

1. Dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 yang telah mempunyai kekuatan tetap.
2. Tidak dapat mengumpulkan angka kredit menurut ketentuan sebagaimana diatur dalam keputusan Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara.

Pembebasan sementara, pemberhentian dari, dan pengangkatan kembali dalam jabatan fungsional ditetapkan dengan keputusan pejabat yang berwenang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jabatan fungsional Pegawai Negeri Sipil dikelompokkan dalam rumpun-rumpun jabatan fungsional. Rumpun jabatan fungsional adalah himpunan jabatan-jabatan fungsional yang mempunyai fungsi dan tugas yang berkaitan erat satu sama lain dalam melaksanakan salah satu tugas umum pemerintahan. Rumpun jabatan fungsional ditetapkan dengan Keputusan Presiden. Jabatan-jabatan di dalam suatu rumpun jabatan dapat berkembang sesuai perkembangan ilmu dan teknologi. Rumpun jabatan fungsional Pegawai Negeri Sipil ditetapkan dengan Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999. Sedangkan dalam UU ASN No.5 Tahun 2014, Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu (Bab 1 Pasal 1 Ayat 11).

Dengan diberlakukannya UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, kedepannya akan dikenal tiga macam jabatan ASN salah satu diantaranya adalah jabatan fungsional. Jabatan fungsional terdiri dari jabatan fungsional tertentu (JFT) dan jabatan fungsional umum (JFU). JFT adalah jabatan fungsional sama seperti fungsional yang ada saat ini dan jabatan JFU adalah sama dengan jabatan pelaksana biasa. Perbedaan mendasar dari JFT dan JFU adalah jabatan fungsional umum tidak memerlukan angka kredit untuk pengangkatan dalam jabatan atau untuk kenaikan pangkat. 

Contoh Jabatan Fungsional dan Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil

 Daftar Rumpun Jabatan Fungsional Khusus (Tertentu)

Update Per 24 Maret 2014

NO INSTANSI PEMBINA JABATAN FUNGSIONAL KET No. Urut JML NAMA JABATAN FUNGSIONAL PER MEN PAN & RB R. LINGKUP Pusat/Daerah 1 Kementerian Dalam Negeri 1 1 Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah No. 15 Tahun 2009 P/D 2009 2 2 Satpol PP No. 04 Tahun 2014 P/D Baru  2014 2 Kementerian Luar Negeri 3 1 Diplomat No.PER/87.1/M.PAN/8/2005 Mencabut no.174/KEP/M.PAN/1997 P 2005 3 Kementerian Pertahanan 4 1 Kataloger No.PER/07/M.PAN/5/2007 P/D 2007 4 Kementerian Hukum Dan Ham 5 1 Pemeriksa Merek No.34 Tahun 2013 P/D Baru 2013 6 2 Pemeriksa Paten No.26 Tahun 2013 P/D Baru 2013 7 3 Perancang Peraturan Perundang – undangan No.41/KEP/M.PAN/12/2000 P/D 2000 8 4 Pemeriksa Desain Industri No.36 Tahun 2013 P/D Baru 2013 9 5 Petugas Permasyarakatan P/D 10 6 Penyuluh Hukum No.003 Tahun 2014 P/D Baru  2014 11 7 Analis Keimigrasian No.07 Tahun 2014 P/D Baru 2014 12 8 Pemeriksa Keimigrasian No.008 Tahun 2014 P/D Baru 2014 5 Kementerian Keuangan 13 1 Penilai Pajak Bumi dan Bangunan No.30/KEP/M.PAN/3/2003 P/D 2003 14 2 Pemeriksa Bea dan Cukai No.32/KEP/M.PAN/3/2003 jo PER No.18 Tahun 2013 P/D Revisi 2013 15 3 Pemeriksa Pajak No.31/KEP/M.PAN/3/2003 mencabut Kepmen 69/1993, Kepmen 122/1990 P/D 2003 16 4 Penyuluh Pajak No.PER/04/M.PAN/2/2006 dan Lampiran P/D 2006 6 Kementerian ESDM 17 1 Pengamat Gunung Api No.136/KEP/M.PAN/12/2002 P/D 2002 18 2 Penyelidik Bumi No. 01 Tahun 2013 Lampiran 1 Lampiran 2 Mencabut No.67/KEP/ MK.WASPAN/10/1999 P/ D Baru 2013 19 3 Inspektur Ketenagalistrikan No.21/KEP/M.PAN/4/2002 P/D 2002 20 4 Inspektur Tambang No.22/KEP/M.PAN/4/2002 P/D 2002 21 5 Inspektur Minyak dan Gas Bumi No.23/KEP/M.PAN/4/2002 P/D 2002 7 Kementerian Perindustrian 22 1 Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan No. 129/KEP/M.PAN/12/2002 jo. KEP/04/M.PAN/ 1/2005 P/D Revisi 2005 8 Kementerian Perdagangan 23 1 Penguji Mutu Barang No.131/KEP/M.PAN/12/2002  jo. Kep/05/M.PAN/1/2005 P/D Revisi 2005 24 2 Penera No.128/KEP/M.PAN/12/2002  jo. KEP/03/M.PAN/1/2005 P/D Revisi 2005 9 Kementerian Pertanian 25 1 Medik Veteriner No. 52 Tahun 2012 Mencabut No.59/KEP/MK.WASPAN/9/1999 P/D Baru 2012 26 2 Paramedik Veteriner No. 53 Tahun 2012 Mencabut No.60/KEP/MK.WASPAN/9/1999 P/D Baru 2012 27 3 Pemeriksa Perlindungan Varietas Tanaman No.32 Tahun 2013 P/D Baru 2013 28 4 Pengawas Benih Tanaman No. 9 Tahun 2010 Mencabut No. 57/KEP/MK.WASPAN/9/1999 jo KEP/137/M.PAN/9/2004 P/D 2010 29 5 Pengawas Bibit Ternak No. 2 TAHUN 2011 Mencabut No.61/KEP/MK.WASPAN/9/1999 P/D 2011 30 6 Pegawas Mutu Hasil Pertanian No.PER/17/M.PAN/4/2006 P/D 2006 31 7 Pengawas Mutu Pakan No. 22 Tahun 2013 Mencabut no.KEP/31/M.PAN/3/2004 P/D Baru 2013 32 8 Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan No.PER/10/M.PAN/05/2008 Mencabut 56/KEP/MK.WASPAN/9/1999 P/D 2008 33 9 Penyuluh Pertanian No.PER/02/MENPAN/2/2008 P/D 2008 34 10 Analis Pasar Hasil Pertanian No. 06 Tahun 2012 jo. No. 23 Tahun 2013 P/D Revisi 2013 10 Kementerian Kehutanan 35 1 Penyuluh Kehutanan No. 32 Tahun 2011 jo PER/33/M.PAN/10/2006 jo. 130/KEP/M.PAN/12/2002 P/D Revisi 2011 36 2 Polisi Kehutanan No. 17 TAHUN 2011 P/D 2011 37 3 Pengendali Ekosistem Hutan No. 50 Tahun 2012 Mencabut 54/KEP/M.PAN/7/2003 P/D Baru 2012 11 Kementerian Perhubungan 38 1 Pengendali Frekuensi Radio No. KEP/51/M.PAN/4/2004 jo PER/27/M.PAN/5/2006, Juknis P/D Revisi 2006 39 2 Teknisi Penerbangan No.KEP/192/M.PAN/11/2004 P/D 2004 40 3 Pengawas Keselamatan Pelayaran No.KEP/195/M.PAN/12/2004 P/D 2004 41 4 Penguji Kendaraan Bermotor No.150/KEP/M.PAN/11/2003 P/D 2003 12 Kementerian Kelautan dan Perikanan 42 1 Pengendali Hama dan Penyakit Ikan No. 22 TAHUN 2010 Mencabut 36/KEP/M.PAN/5/2001, PER/51/M.PAN/4/2005 P/D 2010 43 2 Pengawas Perikanan (penggabungan dgn Pengawas Benih Ikan ) No. 1 TAHUN 2011 Mencabut 35/KEP/M.PAN/5/2001, PER/50/M.PAN/ 4/2005, 37/KEP/M.PAN/5/2001, PER/52/M.PAN/ 4/2005 P/D 2011 44 3 Penyuluh Perikanan No.PER/19/M.PAN/10/2008 P/D 2008 45 4 Analis Pasar Hasil Perikanan No. 25 Tahun 2013 P/D Baru 2013 13 Kementerian Tenaga Kerja 46 1 Pengawas Ketenagakerjaan No. 19 Tahun 2010 Mencabut 35/KEP/M.PAN/3/2003 P/D 2010 47 2 Instruktur No.36/KEP/M.PAN/3/2003 P/D 48 3 Mediator Hubungan Industrial No.PER/06/M.PAN/4/2009 Mencabut 40/KEP/M.PAN/l2/2000 P/D 2009 49 4 Pengantar Kerja No.06/KEP/MK.WASPAN/2/2000 P/D 2000 50 5 Penggerak Swadaya Masyarakat No.KEP/58/M.PAN/6/2004 P/D 2004 51 6 Pengantar Kerja No.05 Tahun 2014 P/D Baru 2014 14 Kementerian Pekerjaan Umum 52 1 Teknik Pangairan No.63/KEP/MK.WASPAN/10/1999 P/D 1999 53 2 Teknik Penyehatan Lingkungan No.66/KEP/MK.WASPAN/10/1999 P/D 1999 54 3 Teknik Jalan dan Jembatan No.64/KEP/MK.WASPAN/10/1999 P/D 1999 55 4 Teknik Tata Bangunan dan Perumahan No.65/KEP/MK.WASPAN/10/1999 P/D 1999 56 5 Penata Ruang No.PER/10/M.PAN/6/2007 P/D 2007 57 6 Pembina Jasa Konstruksi No.038 Tahun 2013 P/D Baru 2013 15 Kementerian Kesehatan 58 1 Administrator Kesehatan No.42/KEP/M.PAN/12/2000 P/D 2000 59 2 Apoteker No. 7 Tahun 2008 Mencabut No. 140/KEP/M.PAN/11/2003 P/D 2008 60 3 Asisten Apoteker No. 8 Tahun 2008 Mencabut No.PER/16/M.PAN/3/2006, No.07/KEP/K.WASPAN/12/1999 P/D 2008 61 4 Bidan No. 01/PER/M.PAN/1/2008 Lampiran  Mencabut No.11/PER/M.PAN/2006, 93/KEP/M.PAN/11/2001 P/D 2008 62 5 Dokter No.139/KEP/M.PAN/11/2003 P/D 2003 63 6 Dokter Gigi No.141/KEP/M.PAN/11/2003 P/D 2003 64 7 Epidemiolog Kesehatan No.17/KEP/M.PAN/11/2000 P/D 2000 65 8 Entomolog Kesehatan No. 18/KEP/M.PAN/11/2000 P/D 2000 66 9 Fisioterapis No. PER/12/M.PAN/3/2006  jo No.KEP/04/M.PAN/1/2004dan Kep/04 Lampiran P/D Revisi 2006 67 10 Fisikawan Medis No. PER/12/M.PAN/5/2008 P/D 2008 68 11 Nutrisionis No. 23/KEP/M.PAN/4/2001 P/D 69 12 Okupasi Terapis No.PER/123/M.PAN/12/2005 P/D 2005 70 13 Ortosis Prostesis No.PER/122/M.PAN/12/2005 P/D 2005 71 14 Penyuluh Kesehatan Masyarakat No. 58/KEP/M.PAN/8/2000 P/D 2000 72 15 Perawat No. 94/KEP/M.PAN/11/2001 P/D 2001 73 16 Perawat Gigi No.PER/13/M.PAN/2006 jo No.22/KEP/M.PAN/4/2001 dan Lampiran P/D Revisi 2006 74 17 Perekam Medis No. PER/14/M.PAN/3/2006 jo No. 135/KEP/M.PAN/12/2002 dan Lampiran P/D Revisi 2006 75 18 Pranata Laboratorium Kesehatan No. PER/08/M.PAN/3/2006 dan Lampiran P/D 2006 76 19 Psikolog Klinis No. PER/11/M.PAN/5/2008 P/D 2008 77 20 Radiografer No.PER/15/M.PAN/3/2006 Jo No. 133/KEP/M.PAN/12/2002 dan Lampiran P/D Revisi 2006 78 21 Refraksionis Optisien No. PER/47/M.PAN/4/2005 P/D 2005 79 22 Sanitarian No. PER/10/M.PAN/3/2006 jo No.19/KEP/M.PAN/11/2000 dan Lampiran P/D Revisi 2006 80 23 Teknik Elekromedis No. 09/PER/M.PAN/3/2006 jo No. 41/KEP/M.PAN/4/2003 P/D Revisi 2006 81 24 Teknisi Gigi No. PER/06/M.PAN/4/2007 P/D 2007 82 25 Terapis Transfusi Darah No. PER/05/M.PAN/4/2007 P/D 83 26 Terapis Wicara No. PER/48/M.PAN/4/2005 P/D 2005 84 27 Dokter Pendidik Klinis No. PER/17/M.PAN/9/2008 P/D 2008 85 28 Pembimbing Kesehatan Kerja No.47 Tahun 2013Jo No. 13 Tahun 2013 P/D Baru 2013 16 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 86 1 Dosen No.17 Tahun 2013 Lampiran jo No. 46 Tahun 2013 Mencabut Kepmen No.38/KEP/MK.WASPAN/8/1999 P/D Baru 2013 87 2 Guru No. 16 Tahun 2009 Mencabut Kepmen No.84/1993 P/D 2009 88 3 Penilik Nomor 14 TAHUN 2010 Mencabut l5/KEP/M.PAN/3/2002 D 2010 89 4 Pamong Belajar No. 15 TAHUN 2010 Mencabut 25/KEP/MK.WASPAN/1999 D 2010 90 5 Pengawas Sekolah No. 21 TAHUN 2010 Mencabut 91/KEP/M.PAN/10/2001 D 2010 91 6 Pengembangan Teknologi Pembelajaran No. PER/2/M.PAN/3/2009 P/D 2009 92 7 Pranata Laboratorium Pendidilkan No. 3 Tahun 2010 P/D 2010 17 Kementerian Sosial 93 1 Pekerja Sosial No.KEP/03/M.PAN/1/2004 P/D 2004 94 2 Penyuluh Sosial No/ PER/06/M.PAN/5/2008 P/D 2008 18 Kementerian Agama 95 1 Penghulu No. PER/62/M.PAN/6/2005 P/D 2005 96 2 Penyuluh Agama No.54/KEP/MK.WASPAN/9/1999 P/D 1999 19 Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 97 1 Pamong Budaya No. PER/09/M.PAN/5/2008 Mencabut 62/KEP/MK.WASPAN/9/99 P/D 2008 20 Kementerian Komunikasi dan Informatika 98 2 Adikara siaran No. 130/M.PAN/1989 P/D 1989 99 3 Teknisi Siaran No. 128/M.PAN/1989 P/D 1989 100 4 Andalan Siaran No. 129/M.PAN/1989 P/D 1989 101 5 Pranata Hubungan Masyarakat No.06 Tahun 2014 MencabutNo.PER/109/M.PAN/11/2005 P/D Baru 2014 21 Kementerian Lingkungan Hidup 102 1 Pengendali Dampak Lingkungan No. 47/KEP/M.PAN/8/2002 P/D 2002 103 2 Pengawas Lingkungan Hidup Permenpan No. 39 Tahun 2011, Persama No. 9 Tahun 2012 P/D 2011 22 Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS) 104 1 Perencana No. 16/KEP/M.PAN/3/2001 P/D 2001 23 Lembaga Administrasi Negara (LAN) 105 1 Widyaiswara Permenpan No. 14 Tahun 2009 Mencabut PER/22/M.PAN/5/2006 PER/51/M.PAN/4/2005 36/KEP/M.PAN/5/2001 P/D 2009 106 2 Analis Kebijakan Permenpan No. 45 Tahun 2013 Mencabut No. 5 Tahun 2012 P/D Baru 2013 24 Arsip Nasional (ANRI) 107 1 Arsiparis No. PER/3/M.PAN/3/2009 Mencabut 09/KEP/M.PAN/2/2002, 34/KEP/M.PAN/3/2004 P/D 2009 25 Badan Kepegawaian Negara (BKN) 108 1 Analis Kepegawaian No. 14 tahun 2008 jo Nomor PER/36/M.PAN/11/2006 dan Lampiran P/D Revisi 2008 109 2 Auditor Kepegawaian No. 40 Tahun 2012 P/D Baru 2012 110 3 Assessor SDM Aparatur No. 41 Tahun 2012 P/D Baru 2012 26 Perpustakaan Nasional (PERPUSNAS) 111 1 Pustakawan No.009 Tahun 2014 MencabutNo. 132/KEP/M.PAN/12/2002 P/D Baru 2014 27 Badan Pusat Statistik (BPS) 112 1 Statistisi No. 19 Tahun 2013 P/D Baru 2013 113 2 Pranata Komputer No. 66/KEP/M.PAN/7/2003 P/D 28 Badan Pengawas Tenaga Nuklir (BAPETEN) 114 1 Pengawas Radiasi No. 46 Tahun 2012 Mencabut  Kepmen No. 67/KEP/M.PAN/7/2003 P/D Revisi 2012 29 Badan Tenaga Nuklir Nasional (BATAN) 115 1 Pranata Nuklir No. 002 Tahun 2014 MencabutNo. 149/KEP/M.PAN/11/2003 P/D Baru 2014 30 Badan Intelijen Negara (BIN) 116 1 Agen No. 31/KEP/M.PAN/5/2002 P/D 2002 31 Lembaga Sandi Negara (LEMSANEG) 117 1 Sandiman No. 76 Tahun 2012 Mencabut No.134/KEP/M.PAN/11/2003 P/D Baru 2012 118 2 Operator Transmisi Sandi No.133/KEP/M.PAN/11/2003 P/D 2003 32 Badan Koodinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) 119 1 Penyuluh Keluarga Berencana No. KEP/120/M.PAN/9/2004 P/D 2004 33 Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional (BAKORSURTANAL) 120 1 Surveyor Pemetaan No. 134/KEP/M.PAN/12/2002 P/D 2002 34 Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) 121 1 Auditor No.PER/220/KEP/M.PAN/6/2008 jo No. 51 Tahun 2012 P/D Revisi 2012 35 Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) 122 1 Peneliti No. KEP/128/M.PAN/9/2004 P/D 2004 36 Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) 123 1 Teknisi Penelitian dan Perekayasaan No. 23/KEP/M.PAN/2/2003 jo KEP/193/M.PAN/11/2004 P/D Revisi 2004 124 2 Perekayasa No. PER/219/M.PAN/6/2008 Mencabut 24/KEP/M.PAN/2/2003 P/D 2008 37 Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) 125 1 Pengawas Farmasi dan Makanan No. 48/KEP/M.PAN/8/2002 P/D 2002 38 Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) 126 1 Pengamat Meteorologi dan Geofisika No. KEP/18/M.PAN/2/2004 P/D 2004 39 Kejaksaan Agung 127 1 Jaksa No/ 18/M.PAN/1989 jo Kepmen no. 41 Tahun 1990 P/D Revisi 1990 128 2 Juru Sita dan Juru Sita Pengganti P/D 40 Mahkamah Konstitusi 129 1 Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi P/D 41 Sekretariat Negara 130 1 Penerjemah No. PER/124/M.PAN/5/2006 P/D 2006 42 BPK 131 1 Pemeriksa No. 17 Tahun 2010 jo No. 79 Tahun 2012 P Revisi  2012 43 LKPP 132 1 Pengelola Pengadaan Barang/Jasa No. 77 Tahun 2012 P/D Baru 2012 44 Badan SAR 133 1 Rescuer No.10 Tahun 2014 P/D Baru 2014         Keterangan : P = Instansi Pusat D = Instansi Daerah

Referensi : www.kopertis12.or.id