Kadin: Taraf Kesehatan Masyarakat Indonesia Masih Rendah

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menilai tantangan untuk meningkatkan sumber daya manusia (SDM) Indonesia yang berdaya saing tidak hanya berdasarkan sektor pendidikannya, tetapi juga taraf kesehatan masyarakat yang ternyata masih rendah.

Menurut wakil ketua umum Kadin Indonesia bidang pendidikan dan kesehatan James Riady, kondisi yang tidak terelakkan adalah tingginya disparitas status kesehatan antar tingkat sosial ekonomi di tengah-tengah masyarakat Indonesia.

“Akses masyarakat terhadap fasilitas kesehatan masih minim. Pelayanan kesehatan juga masih terbatas karena jumlah pelayanan, distribusi, dan mutu tenaga kerja kesehatannya pun terbatas,” ujarnya dalam keterangan tertulis yang diterima ROL, Rabu (29/5).

Dia menegaskan, disparitas status kesehatan itu harus segera dikurangi dan diperbaiki karena angkatan usia produktif nasional begitu tinggi. James menuturkan, SDM dikatakan berkualitas jika aspek kesehatannya juga baik. “Oleh karenanya, peningkatan layanan dan mudahnya akses kesehatan masyarakat perlu segera dibenahi,” tuturnya.

Dia mencontohkan, mahalnyanya bea masuk alat kesehatan membuat praktek kerja dokter menjadi jarang, sehingga menyebabkan keterampilan para dokter kurang terasah. Tingginya bea masuk alat kesehatan juga dinilainya membuat biaya kesehatan semakin mahal, apalagi di tengah tuntutan memberikan pelayanan kesehatan dalam rangka Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).

Dia mengimbau, agar pelaksanaan jaminan sosial bidang kesehatan (BPJS kesehatan) bisa diterapkan dengan baik. “Subsidi bagi pelayanan kesehatan memang sebaiknya dipertimbangkan, karena pasti akan ada biaya yang harus dikeluarkan,” ucapnya.

Dia menambahkan, Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPNBM) untuk alat-alat kesehatan yang selama ini dikategorikan sebagai barang mewah sebaiknya dihapus, dengan demikian rumah sakit (RS) dapat memberikan pelayanan yang lebih baik dengan peralatan yang lebih baik dengan harga yang lebih murah, dan bahkan dapat ditanggung oleh BPJS.

Wakil ketua komite tetap kebijakan kesehatan Kadin Indonesia Herkutanto mengatakan, kesehatan menjadi barang publik (public good) dan isu utama kesehatan adalah akses untuk perawatan kesehatan dan pelayanan kesehatan yang berkualitas. Namun dia mengeluhkan, mahalnya harga alat-alat kesehatan dan mahalnya harga bahan baku obat karena pajak yang dipatok cukup tinggi. “Selain itu diterapkannya bea masuk pada alat-alat kesehatan dan bahan baku obat sehingga akses perawatan kesehatan menjadi sulit,” ujarnya.

Dia mencontohkan, baru-baru ini lebih dari 16 RS di Jakarta sempat mundur dari program Kartu Jakarta Sehat (KJS) karena mahalnya biaya operasional RS tersebut. Mereka mundur karena pemasukan diterima lebih sedikit daripada yang dikeluarkan. Padahal, lanjutnya, pihak RS coba untuk bertahan seiring dengan tingginya biaya (operasional). “Padahal biaya kesehatan di negara Malaysia itu gratis,” tuturnya.

Dia menyayangkan, di beberapa daerah  rumah sakit dijadikan sebagai Pendapatan Asli Daerah (PAD) itu. “Jadi ini seharusnya dana operasional dikembalikan ke masyarakat, tetapi justru meminta dari situ,” turunya. Hal ini membuat RS menjadi kurang kompetitif dan semakin parah sakit seorang pasien maka semakin mahal.

http://www.republika.co.id/berita/nasional/umum/13/05/29/mnjznd-kadin-taraf-kesehatan-masyarakat-indonesia-masih-rendah